insert88.com, Palembang – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Ormas Aktivis dan Mahasiswa Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Rabu (20/8/2025). Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk serius, transparan, dan profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi kredit bermasalah dengan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
Koordinator aksi, Umar Yuli Abbas, menegaskan bahwa pihaknya tidak menuntut berlebihan, melainkan meminta Kejati Sumsel benar-benar menuntaskan kasus yang disebut masih menyimpan banyak kejanggalan, terutama terkait proses pelelangan aset sitaan.
“Kalau memang WS bersalah, penjarakan dan sita semua asetnya. Yang tidak masuk akal, barang sitaan yang masih dalam proses penyidikan justru dilelang, dan kejaksaan seolah melakukan pembiaran,” tegas Umar dalam orasinya.
Umar menguraikan bahwa dari total aset senilai Rp995 miliar yang dilelang, PT SPP muncul sebagai pemenang dengan nilai Rp550 miliar. Dari hasil tersebut, Kejati Sumsel langsung menyita Rp506,15 miliar. Namun, ia menyoroti masih ada aset lain senilai lebih dari Rp700 miliar yang kembali dilelang dan juga dimenangkan perusahaan yang sama hanya dengan nilai sekitar Rp350 miliar.
“Artinya, aset WS yang nilainya sekitar Rp1,7 triliun hanya dihargai Rp900 miliar. Dengan estimasi kerugian negara Rp1,3 triliun, berarti ada potensi kerugian Rp400 miliar. Ini yang kami curigai ada permainan mafia pelelangan antara pihak bank, KPKNL, dan pembiaran dari kejaksaan,” ungkapnya.
Menurut Umar, praktik ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam integritas penegakan hukum di Sumsel. “Jangan sampai penegakan hukum di daerah ini tercoreng hanya karena permainan oknum,” tambahnya.
Selain itu, massa aksi juga menyampaikan kekecewaan terhadap sikap Kejati Sumsel yang dinilai hanya menerima aspirasi tanpa memberikan jawaban konkret.
“Pihak Kejati hanya bilang akan menyampaikan ke pimpinan, tanpa ada langkah serius. Kami tidak ingin persoalan sebesar ini hanya dianggap formalitas,” kata Umar.
Ia menegaskan, jika Kejati Sumsel tidak menindaklanjuti laporan dan tuntutan masyarakat, pihaknya siap menggelar aksi lanjutan dengan sasaran lembaga lain yang dianggap terlibat.
Sebagai bentuk konsistensi, Umar menyebut Koalisi Ormas, Aktivis, dan Mahasiswa akan kembali turun ke jalan dengan agenda unjuk rasa di Kantor BRI dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
“Mungkin minggu depan kami akan demo di BRI dan KPKNL. Kalau Kejati Sumsel tetap diam, kami akan bawa persoalan ini langsung ke Kejaksaan Agung,” tegasnya.
