insert88.com, PALEMBANG – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan (KAR Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Walikota Palembang, Jalan Merdeka, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari desakan agar salah satu pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mengundurkan diri dari jabatannya, audit proyek-proyek pemerintah, hingga dugaan ketidaktransparanan penerimaan pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.
Koordinator Aksi KAR Sumsel, Yayan Joker, mengatakan pihaknya meminta agar mekanisme evaluasi terhadap pejabat publik dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Prosedurnya nanti bisa diajukan melalui DPRD dengan mekanisme yang ada. Kami meminta dengan hormat agar pejabat publik tersebut mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya karena banyak persoalan yang menurut kami perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Yayan Joker.
Menurutnya, sejumlah program dan visi misi yang pernah disampaikan saat kampanye dinilai belum terealisasi secara maksimal.
“Kami melihat banyak program yang pernah dijanjikan kepada masyarakat belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, kami meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat publik yang bersangkutan,” katanya.
Selain itu, Yayan mengaku pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan ketidaktransparanan dalam proses penerimaan Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.
“Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa proses penerimaan pegawai tidak dilakukan secara terbuka. Menurut kami, proses seperti ini harus dilaksanakan secara transparan agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Atas dasar itu, massa aksi juga mendesak Wali Kota Palembang mengevaluasi pejabat publik yang memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Dalam orasinya, Yayan juga menyinggung berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Palembang, mulai dari banjir, kemiskinan, pendidikan hingga pelayanan publik.
“Kami sudah bersepakat di internal koalisi untuk turun ke jalan setiap minggu. Setiap aksi akan ada beberapa OPD yang kami soroti berdasarkan laporan masyarakat dan temuan-temuan yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Korlap II KAR Sumsel, Hendrik Zikwan, menegaskan aksi yang dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap kondisi Kota Palembang.
“Kami hadir bukan karena kebencian terhadap siapa pun, tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap Kota Palembang. Apa yang kami sampaikan hari ini merupakan aspirasi masyarakat yang harus didengar. Kami ingin pemerintah lebih terbuka, profesional, dan menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” kata Hendrik.
Menurutnya, berbagai persoalan yang menjadi sorotan KAR Sumsel harus dijawab dengan langkah konkret.
“Kami meminta seluruh kepala OPD yang tidak serius bekerja untuk dievaluasi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Kami ingin Palembang menjadi kota yang benar-benar berpihak kepada rakyat, baik dalam bidang pendidikan, lapangan pekerjaan, maupun pelayanan publik,” ujarnya.
Hendrik menambahkan, pihaknya akan terus mengawal berbagai laporan dan temuan yang menjadi perhatian publik.
“Aksi ini bukan yang terakhir. Setiap pekan kami akan turun ke jalan secara bergilir untuk menyampaikan berbagai persoalan yang kami temukan. Tujuannya bukan membuat kegaduhan, tetapi agar tata kelola pemerintahan di Kota Palembang semakin baik, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Palembang melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satpol PP Kota Palembang, Robert Edison Hendri, S.STP., M.H, menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib.
“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah melaksanakan penyampaian aspirasi dengan tertib. Seluruh tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami teruskan kepada Wali Kota Palembang melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,” kata Robert.
Ia mengatakan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Harapannya peningkatan pendapatan daerah dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Termasuk aspirasi yang disampaikan terkait salah satu OPD yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan akan kami sampaikan kepada pimpinan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat Kota Palembang, Riasin, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan massa aksi, khususnya terkait dugaan ketidaktransparanan penerimaan pegawai di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.
“Saya ditunjuk oleh pimpinan untuk menerima rekan-rekan sekalian. Salah satu tuntutan berkaitan dengan kegiatan penerimaan pegawai di Damkar. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Kota Palembang akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dengan melakukan klarifikasi,” kata Riasin.
Menurutnya, hasil dari proses klarifikasi tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada pihak-pihak terkait.
“Hasilnya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan. Itu yang perlu kami sampaikan,” tandasnya.
