insert88.com, PALEMBANG – Sejumlah aktivis, mahasiswa, dan elemen masyarakat dari berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kota Palembang, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya meminta adanya tindak lanjut atas surat yang sebelumnya telah disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait permintaan pemeriksaan dugaan penyalahgunaan narkotika yang disebut-sebut melibatkan seorang pejabat publik.
Koordinator aksi sekaligus Aktivis Sosial dan Penggiat Anti Korupsi, M. Sanusi AS, SH, MH, mengatakan pihaknya meminta DPRD Kota Palembang turut mendorong lembaga berwenang agar melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.
“Hari ini kami menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kota Palembang agar turut mendorong tindak lanjut terhadap surat yang sebelumnya telah kami kirimkan kepada BNN. Kami meminta adanya pemeriksaan secara menyeluruh sesuai kewenangan lembaga terkait agar seluruh persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujar Sanusi kepada awak media.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat.
Sanusi mengklaim pihaknya memiliki sejumlah informasi, data, serta keterangan saksi yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh data tersebut tidak akan dipublikasikan secara terbuka demi menjaga nama baik pihak yang disebutkan.
“Kami tidak ingin membuka sesuatu yang dapat merugikan marwah seseorang. Karena itu kami meminta proses klarifikasi dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Jika memang tidak terbukti, tentu harus disampaikan kepada publik. Namun jika ada temuan, maka harus ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku,” katanya.
Selain mendesak DPRD dan BNN agar segera menindaklanjuti aspirasi tersebut, massa aksi juga mengisyaratkan akan kembali menggelar aksi lanjutan bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun Kota Palembang apabila belum terdapat perkembangan atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Sanusi menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan narkoba tanpa pandang bulu.
“Siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa sesuai prosedur. Kami ingin penegakan hukum berjalan adil dan transparan, terlebih jika yang bersangkutan merupakan pejabat publik,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Harimau Sumatra Bersatu (HSB) Sukarame, Adi Simba, yang turut hadir dalam aksi tersebut, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan narkoba di Sumatera Selatan. Namun, ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Kami dari Harimau Sumatra Bersatu mendukung penuh langkah-langkah yang bertujuan menjaga Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, dari ancaman narkoba. Namun kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Karena itu kami berharap seluruh pihak yang berwenang dapat segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara profesional, transparan, serta objektif agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Adi.
Ia menambahkan, pejabat publik harus siap menerima kritik dan pengawasan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.
“Ketika seseorang memegang amanah publik, maka setiap informasi yang berkembang perlu dijawab secara terbuka melalui mekanisme yang sah. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara hukum dan tidak berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan,” tutupnya.
