Aliansi Peduli Sumsel Desak Bulog Putus Kerja Sama dengan Tiga Pemasok Diduga Terlibat Beras Oplosan

Insert88.com, Palembang, – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Masyarakat Peduli Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bulog Subdivre Sumbagsel, Selasa (12/8/2025).

Mereka mendesak Bulog Sumsel Babel menghentikan kerja sama dengan tiga perusahaan pemasok beras—PT Wilmar, PT Belitang Panen Raya (BPR), dan PT Buyung Putra Pangan (BPP)—yang diduga terlibat dalam peredaran beras oplosan sebagaimana diungkap oleh Bareskrim Polri.

Koordinator aksi, Arki, didampingi A. Haris, menegaskan bahwa pangan adalah hak dasar manusia yang wajib dijamin negara. Masuknya beras oplosan atau beras tidak layak konsumsi, kata dia, merupakan kejahatan terhadap konsumen dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial.

“Temuan Bareskrim Polri membuktikan adanya sejumlah perusahaan pemasok beras, termasuk tiga vendor Bulog tersebut, yang diduga kuat mengedarkan beras oplosan tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan,” tegas Arki.

Ia menilai, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai rekanan resmi Bulog Sumsel Babel tetap dipertahankan meski namanya tercantum dalam daftar temuan Bareskrim. Kondisi itu dinilai berpotensi merusak ketahanan pangan lokal, merugikan masyarakat kecil, dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga distribusi pangan negara.

Dalam orasinya, massa menyampaikan lima tuntutan utama:

1. Bulog Sumsel Babel menghentikan kerja sama dengan PT Wilmar, PT BPR, dan PT BPP.

2. Bulog menggelar operasi pasar di seluruh wilayah Palembang untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras.

3. Satgas Pangan Sumsel menarik seluruh merek beras yang masuk daftar temuan Bareskrim.

4. Polda Sumsel menindak tegas pihak-pihak yang terlibat distribusi beras bermasalah.

5. Penyegelan dan penutupan merek beras yang terindikasi terlibat dalam skandal beras oplosan.

Menanggapi desakan tersebut, Rasiwan, Wakil Pimpinan Bulog Sumbagsel, menyatakan pihaknya akan mengevaluasi hubungan kemitraan dengan ketiga perusahaan itu, namun menegaskan bahwa seluruh keputusan berada di kewenangan kantor pusat.

“Kami akan konsultasikan dengan pusat terkait status kerja sama tiga mitra itu. Bulog daerah hanya operator dan semua kebijakan mengacu pada regulasi pusat,” ujar Rasiwan.

Ia juga menegaskan, operasi pasar telah berjalan di pasar tradisional maupun jaringan ritel seperti Indomaret dan Alfamart, bekerja sama dengan TNI-Polri untuk memastikan ketersediaan stok dan harga tetap terjangkau.

Terkait sampel beras yang dibawa massa saat aksi, Rasiwan menjelaskan sebagian di antaranya merupakan beras premium di luar kewenangan Bulog.

“Beras bermerek seperti Topi Koki Raja bukan wilayah kerja Bulog, melainkan produk swasta. Bulog hanya mengelola beras cadangan pangan pemerintah jenis medium,” tutupnya.

Pos terkait