Palembang, Insert88.com – Dalam rangka memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI, menggelar pertemuan dengan para penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kelembagaan desa. Acara ini berlangsung di Hotel Novotel, Palembang, Jumat (13/12/2024), dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Muhyidin, menekankan pentingnya komitmen pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumsel untuk mencapai target universal coverage program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Salah satu upayanya adalah melalui kebijakan dan regulasi, penganggaran, serta optimalisasi perlindungan sosial di tingkat desa.
Potensi Besar di Desa
Menurut Muhyidin, desa memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tercover oleh program Jamsostek, termasuk perangkat desa seperti RT dan RW. Hingga kini, baru sekitar 65.000 dari total 937.000 pekerja rentan atau miskin di Sumsel yang terlindungi program ini. Artinya, masih banyak pekerja informal dan masyarakat miskin yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Jumlah pekerja miskin dan rentan yang belum terlindungi sangat besar. Ini menjadi perhatian kita bersama untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan. Saat ini, cakupan di Sumsel baru mencapai 37%, sementara target tahun depan adalah 50% atau setara dengan 1,4 juta pekerja,” ujar Muhyidin.
Strategi Mencapai Target 2025
Muhyidin menjelaskan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan dukungan yang baik dalam mencapai target perlindungan sosial. Tahun ini, Sumsel berhasil melampaui target dengan surplus 12.000 peserta, sehingga total cakupan mencapai 37%. Namun, untuk mencapai target 50% pada 2025, diperlukan peningkatan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pihak.
“Komitmen pemerintah daerah sangat penting. Ini bisa diwujudkan melalui kebijakan, regulasi, serta penganggaran bagi pekerja miskin yang belum mampu membayar iuran sendiri. Kami juga fokus pada empat area utama untuk memperluas cakupan,” jelasnya.
Empat Fokus Strategis BPJS Ketenagakerjaan
1. Ekosistem Desa
BPJS Ketenagakerjaan berupaya melindungi pekerja di desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, BPD, RT, RW, nelayan, hingga pedagang kecil.
2. Ekosistem Pasar
Fokus perlindungan bagi pekerja di pasar tradisional maupun modern. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas menjadi kunci keberhasilan.
3. UKM
Pekerja di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) juga menjadi perhatian. BPJS menggandeng pemerintah daerah, komunitas, dan perbankan untuk meningkatkan cakupan.
4. Pekerja Rentan
Masih ada 937.000 pekerja rentan di Sumsel yang belum terlindungi. BPJS bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan solusi perlindungan bagi kelompok ini.
Harapan untuk 2025
Muhyidin optimistis target 50% cakupan universal coverage pada 2025 bisa tercapai. Semakin banyak pekerja formal maupun informal yang terlindungi, semakin baik pula dampak positif bagi kesejahteraan pekerja dan pembangunan di Sumsel.
“Kami berharap komitmen bersama ini bisa direalisasikan, sehingga target perlindungan jaminan sosial di Sumsel dapat tercapai sesuai harapan. Dengan begitu, lebih banyak pekerja yang terlindungi, baik dari risiko kerja maupun sosial lainnya,” tutup Muhyidin.
