Insert88.com, PALEMBANG – Persoalan banjir tahunan dan kerusakan jalan di Kota Palembang kembali memicu aksi unjuk rasa. Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (11/5/2026), mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret menangani banjir yang dinilai semakin parah.
Dalam aksi tersebut, massa membawa dokumen pernyataan sikap berisi kritik keras terhadap pemerintah provinsi, BBPJN, hingga instansi terkait yang dianggap gagal menangani persoalan drainase, infrastruktur jalan, dan tata kelola lingkungan di Palembang.
Koordinator Aksi, Yayan Joker, mengatakan banjir yang terus terjadi setiap musim hujan telah membuat masyarakat menderita dan aktivitas ekonomi terganggu.
“Setiap hujan deras, hampir seluruh titik di Palembang tergenang. Jalan rusak, kendaraan mogok, aktivitas lumpuh, bahkan masyarakat dirugikan secara ekonomi. Ini bukan lagi persoalan biasa, tetapi bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola infrastruktur,” kata Yayan.
Menurutnya, sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi seperti Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Gubernur H Bastari, Jalan Noerdin Pandji, Jalan Mayor Yusuf Singadekane hingga Jalan Kolonel H Burlian menjadi langganan banjir akibat buruknya sistem drainase.
KAR Sumsel juga menilai minimnya pembangunan kolam retensi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memperparah kondisi banjir di Kota Palembang.
“Kami melihat tidak ada langkah serius dan terukur. Pemerintah jangan hanya hadir saat seremoni, tetapi harus benar-benar menyelesaikan masalah dasar masyarakat,” tegasnya.
Selain menyampaikan kritik, massa aksi juga mendesak DPRD Sumsel menggunakan hak interpelasi terhadap instansi terkait serta meminta audit total sistem drainase di wilayah rawan banjir.
Koordinator Lapangan, Reza Mars, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang selama ini menjadi korban banjir tahunan.
“Kami turun bukan untuk mencari perhatian. Ini bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang setiap tahun terdampak banjir dan jalan rusak. Pemerintah tidak boleh saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Sementara Koordinator Lapangan lainnya, Hendri Yanto Zikwan, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah nyata dari pemerintah.
“Kami ingin tindakan konkret, bukan sekadar janji. Kalau tidak ada langkah serius, aksi akan terus berlanjut dengan massa yang lebih besar,” katanya.
Aksi massa kemudian diterima langsung perwakilan Pemerintah Provinsi Sumsel, Ahmad Yudi Saputra sebagai sekretaris PSDA Sumsel.
Dalam tanggapannya, Yudi mengatakan pemerintah telah mendengar seluruh tuntutan, keluhan, dan kritik yang disampaikan massa aksi.
Ia menjelaskan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sumsel tidak dapat hadir karena sedang sakit sehingga dirinya ditugaskan menerima massa bersama sejumlah OPD terkait.
“Kami sudah mendengar seluruh tuntutan, statement, komentar, dan keluhan dari rekan-rekan sekalian. Permasalahan banjir ini memang menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Yudi.
Menurutnya, dua minggu lalu Gubernur Sumsel telah menggelar rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur, Wali Kota Palembang, kepala balai kementerian, dan instansi terkait guna membahas penanganan banjir secara menyeluruh.
Yudi mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015, kewenangan sungai berada di pemerintah pusat. Namun, Pemprov Sumsel tetap mengambil langkah aktif agar persoalan banjir tidak sepenuhnya dibebankan kepada kementerian.
“Tidak mungkin semua persoalan sungai ditangani kementerian sendiri, mulai dari Pagaralam, Lubuklinggau sampai Palembang. Karena itu Pak Gubernur mengambil inisiatif membentuk penanganan terpadu,” katanya.
Ia menyebut saat ini Pemprov Sumsel tengah memproses pembentukan Surat Keputusan (SK) Satgas Penanganan Banjir Terpadu yang nantinya melibatkan pemerintah daerah, kementerian terkait, hingga unsur TNI dan Polri.
“Satgas ini nantinya akan menangani persoalan banjir secara menyeluruh. Akan ada solusi jangka pendek, menengah, dan panjang yang dituangkan dalam SK Gubernur,” jelasnya.
Ia juga mengakui tingginya intensitas hujan menyebabkan sejumlah ruas jalan di Palembang mengalami genangan.
Ia mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan drainase dan sodetan di beberapa titik untuk memperlancar aliran air.
“Masalah banjir ini merupakan masalah kita bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Kami akan menyampaikan seluruh keluhan masyarakat kepada pimpinan,” katanya.
Terakhir, ia menyoroti persoalan sampah yang dinilai turut menjadi penyebab tersumbatnya drainase di Kota Palembang.
“Kami akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sampah sebenarnya bisa memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik,” tutupnya.
