Insert88.com, Palembang – Aksi penolakan terhadap rencana pengadaan mobil dinas mewah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus bergulir. Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (15/4/2026), menyoroti anggaran Rp 4,94 miliar untuk kendaraan dinas dan Rp 3 miliar untuk pakaian dinas kepala daerah.
Koordinator aksi, Rahmat Sandi Iqbal, SH dalam wawancara menegaskan bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan bertolak belakang dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
“Program prioritas sudah dicanangkan oleh Presiden, dan masih banyak SKPD yang membutuhkan anggaran besar yang lebih bermanfaat dibandingkan mobil dinas dan pakaian dinas. Anggaran Rp 3 miliar hanya untuk baju dinas kepala daerah itu terbilang fantastis,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi di Sumatera Selatan saat ini masih jauh dari ideal, terutama pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Kita lihat sendiri, masih banyak infrastruktur yang rusak, layanan kesehatan belum maksimal, terutama di daerah terpencil. Itu terkendala anggaran dan akses jalan yang buruk. Belum lagi sarana dan prasarana pendidikan yang masih sangat butuh perhatian serius,” ujarnya.
Rahmat juga meminta Pemprov Sumsel untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran agar kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Alangkah baiknya pemerintah lebih bijak mengelola anggaran, supaya masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Harapan kami, pengadaan mobil dibatalkan dan anggaran baju dinas dikurangi, lalu dialihkan ke sektor yang lebih prioritas,” katanya.
Ia bahkan menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Mobil itu hanya untuk operasional, bukan kebutuhan yang urgensinya menyangkut nyawa. Lebih baik dialihkan untuk ambulans atau fasilitas kesehatan yang lebih baik. Itu jauh lebih bermanfaat,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Rahmat Hidayat, SE menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut jika tidak ada respons konkret dari pemerintah.
“Kami mendesak agar kebijakan ini segera dibatalkan. Jika tidak ada tindak lanjut, kami siap turun kembali dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.
Di sisi lain, Perwakilan Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sumsel, Bernandi Saladin, menyampaikan apresiasi atas aksi yang dilakukan SIRA dan memastikan aspirasi tersebut akan diteruskan ke pimpinan.
“Terima kasih atas pengawasan dari masyarakat. Kami sangat mengapresiasi aksi ini sebagai bentuk kontrol terhadap belanja pemerintah. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan jawaban yang pasti,” katanya.
Bernandi juga menjelaskan bahwa rencana pengadaan kendaraan tersebut bukan diperuntukkan sebagai mobil jabatan, melainkan untuk kebutuhan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah.
“Pengadaan mobil ini bukan untuk jabatan, tapi untuk operasional. Jadi urgensinya masih ada untuk menunjang kegiatan di Sekretariat Daerah. Namun demikian, semua masukan akan kami teruskan,” tutupnya.
