PALEMBANG – Penguatan sistem transportasi terintegrasi menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan Sumatera Selatan. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sumatera Selatan mendorong agar perencanaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan perkembangan teknologi transportasi.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) MTI Sumsel bertema “Peran Strategis Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam Mewujudkan Transportasi Massal Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Efisiensi Transisi Kendaraan Fosil ke Mobil Listrik di Sumsel”.
Kegiatan yang digelar di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu (30/9/2026) itu sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan dan pengukuhan Pengurus MTI Wilayah Sumatera Selatan periode 2026–2029.
Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur yang berkaitan dengan sektor transportasi, mulai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah kabupaten dan kota, Dinas Perhubungan, lembaga terkait, akademisi, praktisi, peneliti, dunia usaha, operator transportasi, asosiasi, komunitas, BUMN, BUMD hingga mitra kegiatan.
Ketua Panitia FGD, Ir. Rhaptyalyani, ST., M.Eng., Ph.D., IPM, ASEAN Eng., mengatakan pembangunan transportasi Sumatera Selatan membutuhkan keterhubungan antarpihak dan tidak dapat dilakukan secara terpisah.
Menurutnya, pemerintah, akademisi, dunia usaha, operator transportasi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus memiliki ruang kolaborasi untuk membahas persoalan transportasi secara menyeluruh.
“Pembangunan transportasi membutuhkan keterhubungan antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, operator, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Rhaptyalyani.
Ia mengatakan FGD tersebut diharapkan menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai gagasan mengenai integrasi antarmoda, konektivitas antarwilayah, kebijakan transportasi, penguatan infrastruktur hingga optimalisasi perkembangan transportasi di Sumatera Selatan.
Selain menjadi forum pertukaran gagasan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum konsolidasi organisasi melalui pelantikan dan pengukuhan Pengurus MTI Sumsel periode 2026–2029.
Rhaptyalyani berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi mampu menghasilkan jejaring, komitmen dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam mendukung pembangunan transportasi daerah.
“Kami berharap seluruh kegiatan hari ini dapat menghasilkan gagasan, jejaring, komitmen serta rekomendasi yang konkret untuk mendukung pembangunan transportasi Sumatera Selatan,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan.
Apresiasi turut diberikan kepada sejumlah sponsor dan mitra, antara lain Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Wika Beton, PT Wijaya Bara Nusantara, Mini Konsultan serta pihak lainnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Deva Octavianus Coriza, menyambut baik pengukuhan Pengurus MTI Sumsel periode 2026–2029.
Deva berharap MTI Sumsel dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sektor transportasi sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui masukan yang objektif dan berbasis kajian.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan periode 2026–2029,” kata Deva.
Ia menegaskan, pengukuhan kepengurusan bukan sekadar agenda seremonial organisasi. Menurutnya, momentum tersebut menjadi awal dari amanah dan tanggung jawab untuk ikut memberikan kontribusi terhadap pembangunan transportasi di Sumatera Selatan.
Deva menilai tantangan sektor transportasi semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan kendaraan bermotor, kebutuhan konektivitas antarwilayah dan perkembangan teknologi menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan transportasi.
Pada saat yang sama, tuntutan terhadap transportasi yang lebih ramah lingkungan juga semakin besar.
Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk merumuskan solusi terhadap persoalan transportasi yang akan dihadapi Sumatera Selatan ke depan.
“Keberadaan Masyarakat Transportasi Indonesia menjadi sangat penting sebagai ruang bertemunya berbagai pemikiran, pengalaman dan gagasan dari akademisi, praktisi, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai persoalan transportasi,” ujarnya.
Deva mengatakan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun sistem transportasi. Kolaborasi antara pemerintah, MTI, dunia usaha, operator transportasi, akademisi dan masyarakat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan di lapangan.
Ia juga menilai tema FGD mengenai rencana induk jaringan LLAJ memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan pembangunan transportasi di Sumatera Selatan.
“Transportasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Mobilitas orang dan barang harus dapat berlangsung secara aman, nyaman, terjangkau, efisien dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sumatera Selatan memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik kebutuhan transportasi yang berbeda-beda. Kawasan perkotaan memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, sementara kawasan industri, kawasan ekonomi, permukiman serta wilayah antarkabupaten dan kota membutuhkan konektivitas yang semakin baik.
Kondisi tersebut membuat perencanaan jaringan transportasi perlu disusun dengan mempertimbangkan perkembangan wilayah dan perubahan pola mobilitas masyarakat.
Dalam konteks itu, rencana induk jaringan LLAJ dinilai memiliki peran strategis sebagai acuan bersama dalam membangun sistem transportasi yang saling terhubung.
Jaringan jalan, angkutan umum, terminal, simpul transportasi, fasilitas pejalan kaki dan berbagai moda transportasi diharapkan dapat dirancang agar saling mendukung dan membentuk sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
Selain integrasi antarmoda, penguatan transportasi massal juga menjadi perhatian dalam FGD MTI Sumsel.
Menurut Deva, masyarakat harus memiliki alternatif mobilitas yang aman dan layak sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat ditekan.
“Transportasi umum harus semakin aman, nyaman, terjangkau, mudah diakses dan memiliki tingkat pelayanan yang baik, termasuk dari sisi jadwal, simpul transportasi serta integrasi dengan sistem transportasi berbasis teknologi,” katanya.
Di sisi lain, perkembangan kendaraan listrik juga menjadi bagian penting dalam pembahasan transportasi masa depan Sumatera Selatan.
Deva menegaskan bahwa transisi kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik tidak cukup dilakukan hanya dengan mengganti kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik.
Perubahan tersebut membutuhkan ekosistem pendukung, mulai dari kesiapan infrastruktur, jaringan pengisian daya, regulasi, pembiayaan, pengelolaan limbah baterai hingga manajemen energi.
“Transisi dari kendaraan berbasis fosil menuju kendaraan listrik tidak dapat dilakukan hanya dengan mengganti kendaraan. Kita membutuhkan ekosistem yang mencakup kesiapan infrastruktur, jaringan pengisian daya, regulasi, pembiayaan, pengelolaan limbah baterai serta manajemen energi,” ujarnya.
Deva berharap MTI Sumsel dapat terus memberikan perspektif akademis, teknis dan konstruktif terhadap kebijakan transportasi di Sumatera Selatan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, lanjutnya, juga membuka ruang dialog dan kolaborasi untuk menghasilkan rekomendasi maupun gagasan yang dapat menjadi bahan dalam penyusunan dan penguatan kebijakan transportasi daerah.
“Ke depan kita membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berbasis pembangunan infrastruktur, tetapi juga berbasis kebutuhan masyarakat, pemanfaatan data dan integrasi antarmoda,” pungkasnya.
