Palembang – Insert88.com
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Forum Aktivis, Advokat, dan Mahasiswa Sumatra Selatan menggelar diskusi bertajuk “Tata Kelola BUMD yang Sehat, Bersih, dan Taat Hukum”. Acara ini berlangsung di Hotel The Zuri, Palembang, pada Jumat (27/12/2024) dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidang hukum, tata kelola pemerintahan, dan akuntansi forensik, yang berbagi wawasan dan pengalaman dalam upaya memperkuat integritas pengelolaan BUMD.
Di antara tokoh yang hadir adalah:
Bung Charma Aprianto – Komisaris Sumsel Sinergi Rimau, yang memberikan perspektif praktis mengenai manajemen BUMD.
Dr. Ade Indra Chaniago – Akademisi yang membahas konsep tata kelola dan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan.
Roy Riadi, SH.,MH. – Jaksa Teladan Anti Korupsi, yang berbagi pengalaman dalam menangani kasus korupsi di sektor BUMD.
Sanusi, SH.,MH. – Aktivis anti korupsi yang menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam pengawasan.
H. Aspahani Holdan, SE, AK, MM, CA – Akuntan profesional yang menjelaskan pentingnya audit transparan dan akuntabel dalam mencegah potensi kerugian daerah.
Dalam sambutannya, Founder sekaligus Ketua Nasional Corruption WORCH Sumsel, M. Ali Ruben, SH menegaskan bahwa semangat melawan korupsi harus tetap menyala, meski peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia digelar secara tertunda.
“BUMD harus berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Forum ini adalah bentuk nyata dari komitmen kita untuk terus mengawal BUMD agar dikelola dengan bersih, sehat, dan taat hukum,” ujar Ali Ruben.
Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa, advokat, dan aktivis dalam menjaga integritas pengelolaan BUMD.
“Kami ingin masyarakat, khususnya generasi muda, aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hukum harus tajam ke atas, bukan hanya ke bawah. Kita harus terus bergerak bersama melawan ketidakadilan,” tegasnya.
Diskusi ini mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengelolaan BUMD, di antaranya:
1. Lemahnya Pengawasan Internal – Minimnya pengawasan sering kali membuka celah praktik korupsi dalam birokrasi BUMD.
2. Intervensi Politik – BUMD kerap menjadi alat politik, sehingga proses pengambilan keputusan tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik.
3. Kapasitas SDM yang Terbatas – Pengelolaan BUMD membutuhkan profesionalisme dan integritas tinggi, namun sering kali diisi oleh orang-orang yang kurang kompeten.
Sebagai solusi, para narasumber menyoroti pentingnya:
Membangun sistem pengawasan yang terintegrasi.
Meningkatkan literasi hukum dan anti korupsi di kalangan pelaku BUMD.
Menerapkan audit independen secara berkala.
Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan BUMD.
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong terwujudnya tata kelola BUMD yang lebih profesional dan bersih di Sumatra Selatan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan semangat anti korupsi semakin kuat dan berdampak positif pada tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
“Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa memberantas korupsi adalah tugas bersama. Kita berharap BUMD di Sumsel bisa menjadi contoh pengelolaan yang bersih dan profesional bagi daerah lain di Indonesia,” pungkas Ali Ruben.
