insert88.com, PALEMBANG – Koalisi Aktivis Pergerakan NJO bersama sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) Sumatera Selatan menggelar dialog terbuka dengan Komisi V DPRD Sumsel, Jumat (23/5/2025).
Pertemuan ini membahas sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, yang dinilai penuh dengan kekacauan dan kurang transparan.
Dalam dialog yang berlangsung secara kondusif itu, Suparman Romans selaku perwakilan aktivis menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait sistem seleksi SPMB, khususnya dalam penggunaan aplikasi pendaftaran. Menurutnya, sistem digital yang digunakan justru menjadi sumber masalah utama.
“Yang kami persoalkan adalah sistem aplikasinya. Ini menjadi biang kesemrawutan dan menimbulkan banyak protes serta kekecewaan, terutama dari para orang tua siswa,” ujar Suparman usai dialog.
Ia menilai aplikasi tersebut sangat rentan dimanipulasi, baik oleh operator maupun oknum tertentu yang memiliki akses untuk mengubah data. Suparman menyebut, ada kejanggalan dalam proses input data yang menyebabkan ketidakadilan dalam seleksi.
“Saya menemukan fakta di lapangan, di mana jalur domisili justru dinilai berdasarkan afirmasi, dan jalur afirmasi malah berdasarkan jarak rumah. Ini membuktikan sistem belum matang dan harus segera dievaluasi secara menyeluruh,” tambahnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan potensi gejolak sosial akibat ketidakpuasan masyarakat jika pengumuman hasil SPMB tetap dilakukan sesuai jadwal. Oleh karena itu, Koalisi Aktivis mendesak agar proses seleksi ditunda hingga sistem diperbaiki dan memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.
“Kami minta pemerintah daerah, melalui Komisi V, untuk segera menghentikan seluruh proses SPMB sampai ada sistem yang lebih baik dan bisa diterima oleh semua pihak,” tegas Suparman.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya pelibatan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, legislatif, hingga masyarakat sipil, dalam merumuskan sistem SPMB yang adil dan akuntabel.
Tanggapan positif datang dari Komisi V DPRD Sumsel yang menyatakan sepakat dengan aspirasi para aktivis. Komisi bahkan berjanji akan segera memanggil Dinas Pendidikan Sumsel untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan tuntutan penundaan proses SPMB.
“Komisi V sangat merespons aspirasi ini dan mereka meminta dukungan moril dari kami. Mereka akan bergerak cepat untuk menyampaikan desakan ini kepada dinas terkait,” pungkas Suparman.
